Salam Pembuka

Kehidupan adalah hal yang tidak dapat diprediksikan, tetapi kualitas hidup sangat butuh untuk direncanakan..
Hasil baik yang dicapai hari ini merupakan buah dari rencana matang yang ditentukan hari kemarin..
Maka berbuatlah baiklah untuk hari ini, sembari memikirkan suatu yang lebih baik untuk hari esok..

Sabtu, 22 Maret 2014

Peneliti Kita & Ahli Luar Negeri Keluhkan Demokrasi di Indonesia



Sistem demokrasi di Indonesia yang masih seumur jagung, tentu masih sangat rentan terhadap berbagai perubahan. Demokrasi di satu sisi menjadi sistem yang sangat mahal dan menguras keuangan negara jauh berlipat ganda, namun di sisi lain sudah banyak perkembangan negara akibat realisasi demokrasi. Tren yang terbentuk dalam sistem demokrasi kita membentuk sebuah mekanisme politik yang lebih liberal. Setiap jiwa yang ada selalu memimpikan adanya kesejahteraan lahir dan batin sesuai amanat konstitusi tertinggi negara ini. Namun, harapan rakyat itu nampak semakin jauh panggang dari api, sebab pemerintah selalu menyerahkan berbagai pemenuhan kebutuhan mereka pada mekanisme pasar. Jadi, semakin bebas dan liberalnya siklus pasar kita, maka semakin jauh pula harapan akan kesejahteraan bagi rakyat kita yang memang masih kesulitan untuk hidup. Kemudian apa yang salah dengan demokrasi kita? Demokrasinya atau kitanya?

Menurut rektor UGM sekaligus peneliti demokrasi, Pratikno, rakyat Indonesia saat ini berada dalam suatu kondisi yang sudah tidak percaya lagi terhadap kelembagaan politik. Hal ini
terkait dengan liberalisasi pemerintahan, sehingga politik lebih sering dibajak oleh para elit yang berada diatas. Beliau menyayangkan kenyataan pahit itu, sebab legitimasi politik sejak dahulu telah dibangun dengan bersimbah darah dan keringat dalam menopang keberlangsungan negeri tercinta. Peneliti lain dari UGM, Purwo Santoso, lebih mengedepankan opini bahwa demokrasi Indonesia memang belum bisa dikatakan gagal, namun kini sedang menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Demokrasi secara formal memang telah terselenggara sejak pemilu 1999. Sejak waktu itu hingga detik-detik elektoral 2014 ini, ada bagian yang menjadi catatan baik dan buruk dari proses demokrasi. Sisi baiknya adalah setiap rakyat sudah bisa memperoleh kebebasan dan peluang yang sama untuk mengakses wacana publik dan melakukan pengelolaan hidup secara mandiri. Sisi buruknya antara lain masih bobroknya beberapa penerapan peraturan dalam tata kelola pemerintahan, sehingga nampak belum transparan, imparsial, dan tidak akuntabel. Pernyataan berbagai peneliti tersebut juga kemudian diperparah lagi dengan masukan dari ahli demokrasi dari Oslo, Olle Tornquist. Dia menyatakan bahwa demokrasi Indonesia lebih mengedepankan personal dari pada organisasi politiknya, dengan kata lain lebih mementingkan aspek ketokohan. Partai hanya digunakan sebagai kendaraan sesaat, untuk kepentingan pragmatis saat pemilu. Hal ini kemudian didukung oleh ketersediaan media massa yang menjamur di tanah aair, sehingga memperkuat politik pencitraan individu. Partai jarang yang mau melirik. Professor ilmu politik dari Universitas Nortwestern, Jeffrey A Winters, juga turut berpendapat bahwa distribusi kekuasaan dalam pemerintah Indonesia menjadi tidak adil karena oligarki dengan menggunakan materi sebagai basis kekuatan. Jadilah politik yang nampak menghambakan diri pada uang sebagai ‘Tuhan’ mereka.

Demokrasi setidaknya merupakan ‘bayi ajaib’ yang dilahirkan dari ibu kandung yang hidupnya melarat, tanpa jelas pula siapa ayahnya. Sehingga kehidupan demokrasi di negeri ini terkesan belum siap dibiayai sepenuhnya layaknya negara-negara yang telah mapan dari sisi ekonomi. Stagnasi yang terjadi timbul akibat ulah para elit yang selalu memaknai jabatan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan, walau dengan mengorbankan kehidupan rakyat yang bergelimang kemiskinan. Prioritas saat ini yang lebih melihat ketokohan dari pada partainya, bisa saja menjadi sesuatu yang positif ketika tokoh terpilih di kemudian hari menjadi pelayan bagi rakyat, bukan menjadi budak dari partainya itu sendiri. Media massa yang bertebaran bagai jamur di musim penghujan, menjadi ‘senjata’ politis yang mesti digunakan dengan cara-cara bijak, bukan untuk menyerang salah satu pihak, bukan untuk mendongkrak popularitas semata. Sewajarnya semboyan “ada bicara, ada kerja, nampak muka (Nggahi, Rawi, Pahu – Jargon Kabupaten Dompu NTB)” bisa menjadi pembelajaran bersama bagi para pelaku demokrasi di Indonesia. Semoga kita bisa bersama membangun negeri bersistem demokrasi tanpa harus menjadi bangsa yang plin-plan, bermuka dua, dan memakai topeng pula.