PENDAHULUAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dalam pidatonya di Bulan Agustus, bahwa angka kemiskinan di negara Indonesia tercinta medio Maret 2013 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2004, yaitu sebesar 11,37 persen. Tahun 2004 persentase kemiskinan sebesar 16,16 persen, ada penurunan sekitar 5,29 persen. Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan pula bahwa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009-2013 sebesar 5,9 persen per tahun (Harian AntaraNews, 16 Agustus 2013).
Fakta tersebut tentu sebuah prestasi yang membanggakan bagi pihak mana pun yang peduli terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, tetapi mungkin tidak demikian bagi sekitar 28 juta penduduk yang mengalami langsung arti dari sebuah kemiskinan dalam hidupnya. Betapa tidak, indikator utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengukur tingkat kemiskinan penduduknya berupa kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan). Padahal, secara teori masyarakat miskin memiliki kategori atau klasifikasi sesuai dengan kemampuannya, yaitu sangat miskin, miskin, prasejahtera 1, prasejahtera 2, dan prasejahtera 3. Apakah yang dimaksud oleh pemerintah dengan persentase kemiskinan itu hanya masyarakat sangat miskin atau mencakup semua klasifikasi tersebut? Apakah bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin sudah menyentuh aspek kemandirian dan pemberdayaan, atau hanya memampukan masyarakat dalam waktu yang sementara seperti memberikan bantuan tunai (BLSM, BSM, BOS, dan lain-lain)? Apakah langkah kongkrit pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti permukiman, air bersih, sanitasi, dan kesehatan?
