Analogi Politik Hutan Amazone

Layaknya hutan hujan amazon yang tidak akan tumbuh subur tanpa adanya jamur, begitu pun pemerintah kuat tanpa adanya rakyat maka tak akan berdaulat..

Tulisan ini terinspirasi oleh salah satu channel geography yang sedang menyiarkan tentang hutan hujan Amazon. Siaran itu menayangkan tentang betapa luas dan beragamnya flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu, disana adalah tempat mengalirnya sungai yang masih merupakan yang terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon. Setidaknya begitulah yang saya pernah pelajari di dalam pelajaran geografi pada saat sekolah duhulu. Hutan Amazon memiliki suhu dan kelembaban yang memungkinkan setiap keanekaragaman hayati tumbuh subur. Menurut data yang saya baca di Wikipedia, luas hutan Amazon hanya sekitar 5,5 juta kilometer persegi, namun tanahnya dimiliki oleh 9 negara; Brasil, Kolombia, Peru, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Perancis. Tiga puluh persen dari seluruh fauna di dunia kabarnya berada disini, dan hampir setengah dari jumlah flora dunia hidup di dalamnya. Betapa luar biasanya salah satu habitat buatan Tuhan itu! Kembali pada siaran oleh televisi tadi, ada satu fakta menarik yang diungkap dalam acara itu. Peneliti mengatakan bahwa individu kecil seperti jamur bisa menentukan ada tidaknya komunitas ribuan pohon besar yang tumbuh tinggi menantang. Hal ini terkait dengan siklus kehidupan tumbuhan, dan juga proses simbiosis dalam istilah biologi.

Pikiran saya kemudian melayang pada kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, tiba-tiba analogi muncul begitu saja dalam benak saya. Para pejabat yang sedang duduk di kursi jabatan mereka, makin tidak mengerti akan posisi dan perannya. Pejabat pemerintah selalu menjadi kacang lupa kulitnya ketika telah berhasil menduduki jabatan tertantu. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah mereka tidak ingat siapa yang memilih mereka? Apakah mereka tidak ingat janji-janji yang diucapkan ketika belum menjadi siapa-siapa tempo dulu? Sungguh ironis, mengingat masyarakat selalu menjadi elemen paling penting dalam penyelenggaraan negara yang katanya berdemokrasi. Rakyat harus dilihat sebagai komponen negara. Kalau ibarat dalam shalat, rakyat itu salah satu rukunnya, jika diabaikan maka tidak sah shalat. Begitu juga dengan negara, sudah jelas tertera bahwa salah satu syarat diakuinya sebuah negara secara de facto dan de jure adalah dengan adanya rakyat yang menghuni sebuah negara. Sekarang pertanyaannya, apakah presiden dan kabinetnya, serta dewan legislatif bisa menjadi pemimpin sekaligus rakyat? Siapa yang memilih dan siapa yang dipilih? Mari kita amankan amanat demokrasi untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi pemimpin. Tanpa rakyat yang terkesan remeh dan kecil, tidak akan ada pemerintah. Tidak akan ada istilah ‘pemimpin’ jika tidak ada yang ‘dipimpin’, sama halnya dengan tidak akan ada ‘si kaya’ tanpa ada orang miskin.